DPW Korek Riau Desak Aparat Selidiki Dugaan Aktivitas Kebun Sawit PT APSL di Kawasan DAS Secara Transparan

- Penulis

Sabtu, 11 Juli 2026 - 05:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suara revolusi.com.Rokan Hulu-

Mencuatnya pemberitaan terkait desakan masyarakat, mahasiswa, dan kalangan aktivis mengenai dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikaitkan dengan PT APSL, yang lebih dikenal masyarakat sebagai PT Andika, di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Korek Riau.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DPW Korek Riau, Miswan, meminta aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait segera melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Miswan, setiap informasi dan dugaan yang berkembang di tengah masyarakat harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kesimpulan sepihak.

“Kami meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional untuk memastikan apakah benar terdapat pelanggaran atau tidak. Semua harus dibuktikan berdasarkan fakta, data, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Miswan, Sabtu (11/7/2026).

Ia menegaskan bahwa kawasan Daerah Aliran Sungai memiliki fungsi yang sangat strategis bagi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Selain menjadi penyangga ekosistem, DAS juga berperan sebagai sumber air, pengendali tata air, serta penopang berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:  Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Gelar Sosialisasi Layanan Pertanahan bersama Perbankan dan PPAT

Karena itu, lanjutnya, setiap aktivitas usaha yang diduga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di kawasan DAS harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Miswan juga mengingatkan bahwa pengelolaan dan perlindungan Daerah Aliran Sungai telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam peraturan terbaru, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

“Apabila terdapat dugaan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang ada. Namun sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, maka hal itu juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.

DPW Korek Riau berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara independen dan transparan sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan Daerah Aliran Sungai. jelas Miswan. (Gs).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan
Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten
Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo
Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Sambung
Perkuat Tertib Administrasi dan Kepastian Pelayanan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Rapat Fasilitasi P – KKPR secara Daring
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menerima Kunjungan Tim Konsultan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten

Jumat, 20 November 2026 - 05:37 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo

Jumat, 20 November 2026 - 05:35 WIB

Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan

Berita Terbaru