JAWA BARAT – SUARA REVOLUSI.COM
Sabtu,10 Oktober 2026. Sorotan tajam kembali diarahkan kepada tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusul agenda perjalanan dinas Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, ke Yogyakarta yang berlangsung sejak Jumat, 9 Oktober hingga Minggu, 11 Oktober 2026.
Meskipun kunjungan tersebut diberitakan untuk menjenguk warga Kuningan korban kebakaran yang dirawat di RSUP Dr. Sardjito, publik dan kalangan penggiat transparansi anggaran mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai rincian pembiayaan dan urgensi durasi kunjungan.
Perwakilan pengamat kebijakan publik daerah menilai bahwa kegiatan kemanusiaan patut diapresiasi, namun penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap harus berlandaskan asas akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perjalanan dinas menggunakan uang rakyat bukan cek kosong. Pemerintah Kabupaten Kuningan wajib menjelaskan secara transparan mengenai dasar penugasan, rincian biaya transportasi dan penginapan, jumlah rombongan yang mendampingi, serta hasil konkret yang dicapai dari kunjungan tiga hari tersebut,” ujar perwakilan pengamat.(10/10).
Sehubungan dengan hal tersebut, desakan khusus disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Kuningan agar segera melakukan pemeriksaan administratif secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda).
Pemeriksaan ini mencakup verifikasi surat tugas, bukti pembayaran resmi, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Selain isu perjalanan dinas, sorotan publik juga mengarah pada transparansi penyaluran bantuan sosial melalui Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Kuningan yang diketuai oleh Hj. Ela Helayati. Transparansi dalam hal sumber dana, kriteria penerima, hingga mekanisme penyaluran dinilai penting guna menghindari potensi konflik kepentingan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Kuningan diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi guna menjawab tiga pertanyaan mendasar publik: berapa total biaya perjalanan dinas tersebut, apa manfaat strategis bagi masyarakat Kuningan, serta bagaimana bentuk pengawasan internal terhadap pengelolaan anggaran terkait.(Tim)
